Review Buku Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai

Judul: Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai

Penulis: Kharisma Firdaus, Dkk.

ISBN: 978-623-7590-68-2

Cetakan: I, April 2020

Tebal: 15,5 x 23 cm, xix  + 344 Halaman

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Prakata: S. Aminah

Penulis: Kharisma Firdaus, Dkk.

Editor: Roikan 

Layouter: Hamidulloh Ibda

Diterbitkan: CV. Pilar Nusantara

Harga: Rp 80.000 (Belum Ongkir)

 HP: 081225183113

Pemilu bukan hanya untuk membedakan secara kontras demokrasi dan sistem totaliter, tetapi juga untuk menandai adanya kebebasan dari warga negara untuk terlibat secara inklusif dalam menentukan pemimpin politiknya. Karena di bawah rezim otoriter yang ada di banyak negara, Pemilu juga diselenggarakan sebagai cara untuk memeperoleh pembenarand an pengakuan dari rakyat dan partai politik pun sebagai peserta pemilunya. Dalam banyak kasus, negara-negara tersebut membentuk pemerintahan parlementer secara langsung setelah memperoleh kemerdekaan dari kekuatan kolonial atau setelah disintegrasi Uni Soviet. Selanjutnya, meskipun pemerintah sipil digantikan oleh kediktatoran atau oleh pemerintahan militer dengan cara kudeta, lembaga-lembaga politik termasuk sistem pemilihan dan parlementer, dalam banyak kasus, tidak dihapus. Alasanya karena penghapusan lembaga-lembaga tersebut secara signifikan akan merusak legitimasi pemerintah dan juga administrasi politiknya. 

Penguasa di negara non demokrasi juga memanfaatkan partai politik sebagai kendaraan untuk menyebarkan ideologi rezim di antara warga negara dan untuk menciptakan basis dukungan politik. Selain itu, tidak lazim bagi kekuatan yang berkuasa untuk menghasilkan pemilihan untuk menunjukkan bahwa mereka dipilih oleh rakyat, memungkinkan partisipasi partai politik lain di bawah batasan. Ini juga memiliki efek membagi kelompok oposisi moderat dan garis keras, sehingga melemahkan seluruh oposisi terhadap rezim (Lust-Okar 2004). Namun, pemilihan tidak sah semacam itu juga dapat memicu protes massa yang bahkan dapat mengakibatkan perubahan rezim, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus Filipina, Georgia, Ukraina, dan Kirgistan.

Alasan di balik kepopuleran demokrasi adalah bahwa hidup di bawah lembaga demokratis membuat orang jauh lebih bahagia daripada hidup di bawah lembaga otoriter (Inglehart, 2006). Demokrasi memiliki kapasitas untuk mengakomodasi keragaman dan mengutamakan keamanan, kebebasan dan hak asasi manusia. Setiap negara telah berusaha untuk mencapai di masing-masing negara. Abad ke-19 dikenal sebagai 'masa keemasan teori demokrasi' dan abad ke-20 sebagai era praktik demokrasi. Demokrasi adalah proses evolusi yang dinamis, terlepas dari popularitasnya, meski demokrasi menghadapi banyak tantangan di berbagai belahan dunia. Tantangan itu bukan dari orang lain tetapi dari perwakilan terpilih yang idealnya mengatur negara dengan cara demokratis.

Para ilmuwan politik sudah melakukan kajian untuk membuktikan keterlekatan pemilu dalam konteks demokrasi modern. Dalam demokrasi, wewenang pemerintah berasal dari persetujuan yang diperintah. Mekanisme utama untuk menerjemahkan persetujuan itu ke dalam otoritas pemerintah adalah mengadakan Pemilu yang bebas dan adil. Semua demokrasi (perwakilan) modern mengadakan Pemilu, tetapi tidak semua Pemilu itu diselenggarakan demokratis.  Pemerintah partai tunggal menggelar Pemilu untuk memberikan aura legitimasi kepada pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu itu. Dalam Pemilu seperti itu, ada satu kandidat dari partai yang berkuasa atau daftar kandidat yang sudah dipersiapkan untuk tidak menjadi pemenangnya. Pemilu dalam sistem satu partai umumnya tanpa ada pilihan alternatif.